Perpu Presiden

Perpu Presiden. Sejarah KUHP atau Kitab Undangundang Hukum Pidana adalah peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di IndonesiaKUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yakni Wetboek van Strafrecht voor NederlandsIndiëPengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915.

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan” Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di.

JDIH MAHKAMAH AGUNGRI

Selamat Datang Di JDIH BNPB JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah perguruan tinggi dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

PENERAPAN ASAS FIKSI HUKUM DALAM PERMA Oleh Dr Riki Perdana Raya Waruwu SH MH (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA) Pengantar Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundangundangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat.

JDIH BNPB

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mustari Irawan menjadi pembicara pada acara Seminar Nasional Kearsipan dan Perpustakaan “Kesigapan Arsiparis dan Pustakawan Memasuki Era Revolusi Industri 40” Selasa (10/7) di Kampus IPB Dramaga Bogor Jawa Barat Pada kesempatan ini Mustari Irawan menyampaikan materi mengenai Filosofi Makna dan.